SeputaranGerakan.com-Ribuan warga Daerah Khusus Jakarta tumpah ruah saat menyaksikan gelaran Nonton Bareng bersama Bapak Heru Budi Hartono PJ Gubernur di Monumen Nasional ( MONAS ) Kamis 02 Mei 2024, Masyarakat hadir dari berbagai wilayah di jakarta
Acara nonton bareng yang diselenggarakan oleh Pemprov Jakarta ini terbuka untuk umum, siapapun dapat hadir untuk menyaksikan pertandingan antara Indonesia U23 Vs Iraq U23 Memperebutkan Posisi Ke 3 AFC U23 ASIAN CUP Qatar, Kamis (2/5) dinihari.
Sebelum nobar dimulai, masyarakat menikmati Hiburan Musik. Selain itu, panitia juga menyiapkan aneka makanan dan minuman yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara gratis, serta sejumlah doorprize untuk warga yang beruntung.
Wanti (48) warga Bukit Duri Selatan, Jaksel menyambut baik kegiatan nobar ini. “Kegiatan ini sangat positif, karena mendukung Timnas Indonesia. Apalagi nobar ini dihadiri secara langsung oleh Bapak Bupati. Masyarakat disuguhi dengan minuman dan makanan gratis bahkan hiburan. Terimakasih Pj.Gubernur Bapak Heru Budi Hartono dan Pemprov Jakarta,” pungkasnya usai laga yang akhirnya dimenangkan Timnas Iraq U-23, sembari berharap Kegiatan Tersebut selalu diagendakan Karena Ini salah Satu Hiburan Masyarakat Jakarta Yang notabene Penggila Bola,
Seputargerakan – Solidaritas Milenial Jakarta (SMJ) mendukung langkah pengendalian banjir yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono beserta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai program jangka pendek dan jangka panjang.
Koordinator SMJ, Hamzah Arif menyampaikan agar Heru Budi Hartono konsisten melakukan percepatan pengendalian banjir serta mengabaikan suara-suara nyinyir dan meragukan kinerja Heru dalam mengatasi problematika Jakarta, seperti yang muncul di sejumlah platform media sosial.
“Konsistensi dan simultan dalam menjalankan program banjir ini sangat penting dilakukan agar prosesnya tidak terputus. Kalau agenda yang sudah berjalan seperti revitalisasi, penambahan pompa air, normalisasi sungai dan sebagainya berhenti, terputus, maka penyelesaian banjir pun tidak akan pernah selesai,” ujar Hamzah dalam keterangannya, Rabu (17/4/2024).
“Nggak usah dengarkan suara-suara miring yang bernada nyinyir meragukan. Intinya jika sudah yakin, maka teruskan programnya. Jakarta kan kita tahu iklim politiknya sangat tinggi. Hal apapun akan menjadi gorengan isu. Istilahnya, jika bekerja saja digunjing, apalagi tidak bekerja. Padahal kita lihat Pj ini kerjanya nyata,” sambung Hamzah.
Seperti diketahui, program penanganan banjir telah disusun melalui rencana aksi roadmap yang akan menjadi landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa upaya penanganan banjir di Jakarta tengah dikebut melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti waduk atau embung, perkuatan tanggul kali, pembangunan sistem polder atau pompa, serta peningkatan kapasitas drainase kawasan.
“Pada 2024 ini, terdapat 5 polder atau pompa yang sedang dibangun dan 2 lokasi pompa stasioner yang direvitalisasi,” kata Plt. Kepala Dinas SDA, Ika Agustin Ningrum dalam keterangannya, Kamis (28/3) lalu.
Kemudian, terdapat 8 waduk dan embung yang dibangun dengan rincian, 6 waduk merupakan pembangunan lanjutan dan 2 waduk baru, yaitu Waduk Marunda, Waduk Dukuh 2, Waduk Munjul, Waduk Cilangkap, Revitalisasi Embung Kaja, dan Penyelesaian Embung Pekayon.
Waduk atau embung yang baru dibangun tahun ini, kata Ika, adalah Embung SDN 01 Petukangan Selatan dan Embung Jalan Pemuda Srengseng Sawah. Sementara itu, lanjut Ika, 5 pompa yang dibangun yaitu Pompa Sunter C, Pompa Gaya Motor, Pompa Kali Sepatan (KBN), Pompa IKPN, dan Pompa RW 13 (Greenville).
Sedangkan revitalisasi dilakukan di 2 lokasi pompa yaitu Pompa Stasioner Jalan Tanjung Duren Raya-Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat, dan Pompa Stasioner Taman BMW, Jakarta Utara.
Selain itu, lanjutnya, Dinas SDA juga memasang sheet pile atau tanggul di sisi kali dan sungai. Pemasangan tanggul bertujuan untuk menanggulangi tanah longsor di sekitar kali/sungai. Sheet pile yang telah dibangun seperti di Kali Pesanggrahan, Jakarta Barat dan Kali Sunter segmen Pompa Pulomas, Jakarta Utara.
“Dinas SDA juga rutin melakukan pengerukan di kali, waduk, dan saluran air untuk mengangkat sedimen lumpur, sehingga kapasitas saluran tetap optimal dalam menampung air,” tutupnya
JAKARTA – Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN), Ahmad Sulhy menyoroti perihal pencabutan peserta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU). Ia meyakini ada alasan pada pencabutan KJMU tersebut.
“Saya sangat yakin Pemprov (DKI) memiliki alasan yang berdasarkan aturan perundang-undangan,” kata Sulhy, Rabu (6/3/2024).
Dirinya pun mengapresiasi langkah Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono yang langsung memberikan penjelasan terkait pencabutan KJMU. Dengan demikian, menurutnya, polemik KJMU tak berkepanjangan
“Pemprov DKI memang harus jelaskan alasan segamblang mungkin kepada publik terhadap nama-nama penerima manfaat yang dihentikan KJMUnya,” ujar dia.
Diketahui, Disdik DKI memastikan bantuan sosial biaya pendidikan bersifat selektif dan tidak terus-menerus. Mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan KJMU akan dibagi atas kategori sangat miskin (Desil 1), miskin (Desil 2), hampir miskin (Desil 3), dan rentan miskin (Desil 4).
Terkiat hal itu, Sulhy menyatakan akan mendukung penyaluran KJMU yang tepat sasaran. Meski begitu dirinya mengusulkan, rincian persyaratan yang diterapkan, tidak memberatkan warga.
“Kita meminta kriteria calon penerima secara terbuka yang rincian syaratnya mengikuti aturan standar yang tidak memberatkan warga,” kata Sulhy.
Disisi lain, dirinya minta komitmen anggaran pendidikan Pemprov Jakarta tetap mengikuti kewajiban minimal 20% dari APBD, dengan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan warga ketimbang belanja pegawai.
Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan ada mekanisme baru yang menyebabkan perubahan data penerima KJMU tahap 1 tahun 2024. Disdik Provinsi DKI Jakarta, lanjut Heru, kini menggunakan sumber data yang dikelola Pemerintah Pusat.
“Jadi, KJP (Kartu Jakarta Pintar), KJMU itu kan DKI Jakarta sudah menyinkronkan data, data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang sudah disahkan di Desember 2023 oleh Kemensos,” kata Heru kepada wartawan di kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (6/3/2024).
Heru turut merespons terkait keluhan yang mengatakan adanya masyarakat yang dulu mendapat bantuan, tapi tidak lagi. “Kalau memang mereka sesuai dengan persyaratan dan memenuhi syarat, itu kan ada mekanisme timbal balik, bisa dicek kembali ke dinas sosial lantas di sana ada musyawarah kelurahan,” jelasnya.
Heru memastikan proses pemberian bantuan pendidikan itu tepat sasaran. Ditanya soal kekhawatiran mahasiswa tak bisa melanjutkan kuliah karena KJMU-nya dicabut, Heru mengatakan pemberian bantuan dilakukan kepada masyarakat tidak mampu yang memang layak secara data.***
Jakarta – Wakil Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan menyampaikan, penyebab banyaknya wilayah tergenang di Jakarta adalah kondisi daratan yang berada dibawah permukaan air laut. Ia mengatakan, persoalan banjir menjadi tantangan yang selalu dihadapi oleh setiap kepemimpinan. Termasuk, di era Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono
Pria yang akrab disapa Tigor ini mencontohkan banjir yang terjadi di beberapa wilayah Jakarta pada Kamis (29/2) kemarin. Misalnya, kata Tigor, wilayah Utara yang merupakan tempat bermuaranya aliran air kiriman dari wilayah lain, dimana jika di hilirnya terjadi hambatan, maka air akan meluap.
“Atas hal itu, di area rawan banjir Jakarta, termasuk di utara perlu dilakukan langkah-langkah cepat, seperti optimalisasi mesin pompa untuk menarik air masuk ke saluran, waduk atau laut. Tambah pompa dan rekayasa buka tutup pintu air. Juga yang tidak kalah penting disini adalah kesigapan dari para pegawai dinas terkait melakukan aksi cepat menghadapi banjir,” kata Tigor dalam keterangannya, Sabtu (2/3/2024).
Lebih lanjut Tigor berharap, stakeholder seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemangku kebijakan di DKI Jakarta agar terus meningkatkan mitigasinya sehingga ancaman banjir bisa diantisipasi sejak dini. Menurut Tigor, pengecekan pompa perlu dilakukan secara berkala, sekalipun tidak sedang turun hujan.
“Pj Gubernur Heru sudah betul, penanganan paling cepat antara lain adalah penambahan pompa air, dan yang sudah ada diperbaiki, di cek berkala. Karena seperti di utara, kalau hulunya, laut sedang pasang ya tentu air akan numpuk dan berbalik. Maka, harus dipompa di buang. Kalau perlu tambah pompa besar,” jelasnya.
Tigor menjelaskan, Jakarta Utara tengah mengalami perkembangan wilayah yang pesat pada setiap tahunnya. Hal ini, lanjut Tigor, ditandai dengan pembangunan gedung tinggi serta peningkatan aktivitas penduduk, yang secara tidak langsung meningkatkan kebutuhan air bersih sehingga mengakibatkan pengambilan air tanah secara masif.
“Berdasarkan jurnal yang ditulis Yanoveryanto Setio Putro menerangkan bahwa pengukuran dari tahun 1925-2003, permukaan air laut Jakarta selalu naik setiap tahun, naik rata-rata 0,5 sentimeter per tahun,” ungkapnya.
“Di sisi lain, laju penurunan muka tanah di Jakarta telah mencapai 5-12 cm per tahun di beberapa tempat selama tiga dekade terakhir, yang telah menyebabkan akumulasi permukaan air laut yang lebih besar, yang menyebabkan daratan membanjiri Jakarta,” sambungnya.
Sementara itu, menanggapi komentar miring terkait banjir yang dilontarkan kepada Heru di berbagai platform media, Tigor pun memaklumi karena pada era digital seperti sekarang, informasi bergerak dengan sangat cepat. Dengan demikian, kata Tigor, siapapun saat ini yang memimpin Jakarta, akan mengalami hal yang sama.
“Dulu tidak begitu ribut karena informasi tidak se-massif sekarang. Apakah dulu tidak banjir? Apakah dulu tidak lebih parah dari ini? Apakah sejauh ini ada cara ampuh yang bisa dalam seketika menyulap Jakarta jadi bebas banjir?,” tanyanya.
“Maka sebenarnya siapa pun Gubernurnya di Jakarta yang hidup di era sekarang, pasti akan mengalami hal sama dengan Pak Heru. Tapi yang penting ada upaya nyata yang dilakukan, Sodetan Ciliwung beres, perbaikan drainase dilakukan, tambah pompa dan yang lainnya. Political will Pak Heru untuk menyelesaikan banjir itu ada dan nyata,” pungkasnya.
SeputarGerakan-Pengemudi Driver online TJUT DAMAYANTI secara resmi maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DkI jakarta daerah pemilihan Jakarta Pusat Nomor Urut 8
Saat ditemui di jakarta Sabtu. TJUT DAMAYANTI ini mengaku tidak gentar bersaing dengan caleg lain yang mempunyai modal lebih besar untuk berkampanye meraih simpati masyarakat
Saya percaya Yang Di Atas. Niatnya silaturahmi dengan masyarakat sekaligus ingin menyampaikan aspirasi dari kalangan bawah, katanya.
DAMAYANTI maju Pemilu 2024 melalui Partai Nasdem dengan Daerah Pemilihan 1 jakarta pusat yang meliputi kecamatan senen, kecamatan tanah abang, Kecamatan Johar Baru, Kecamatan Kemayoran, Kecamatan cempaka putih kecamatan Sawah besar kecamatan gambir, kecamatan menteng,
Terkait dengan dapilnya yang telah ditentukan partai politiknya tersebut, TJUT DAMAYANTI harus berkampanye tiap akhir pekan.
Saya seminggu sekali kampanye di dapil untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat menggunakan uang yang disisihkan dari hasil ‘Driver Online sehari-hari di Jakarta,” ujar Wanita Aceh yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Jakarta Pusat,
Dari hasil bekerja sebagai Driver online, TJUT DAMAYANTI mengaku memperoleh uang antara Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per hari.
“Pekerjaan utama saya sehari-hari, ya Driver online seperti ini,” Tutupnya
Seputargerakan.com Resmi Relawan Setia Prabowo DKI dideklarasikan, setelah banyaknya dorongan dan animo masyarakat untuk mendukung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 .
Adapun unsur Pengurus Wilayah Setia Prabowo Provinsi DKI terdiri dari berbagai macam profesi seperti tokoh masyarakat, pemuda, tukang ojek,pedagang klontong dan para emak-emak pegiat sosial dilingkungan RT RW di setiap kecamatan yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
Segenap pengurus yang telah dikukuhkan PW Setia Prabowo DKI berkomitmen siap rela berkorban dan melakukan kerja nyata guna menjaring suara dan memenangkan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024. Pengukuhan Pengurus Wilayah Setia Prabowo DKI dihadiri juga oleh Dewan Pembina PP Setia Prabowo Romo HR M.Syafii, Sekjen PP Prabowo George Edwin Sugiharto, dan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta H.Ahmad Riza Patria.
H.Nuchbatilah selaku ketua Pengurus Wilayah Setia Prabowo DKI dalam sambutannya, menekankan kepada segenap Pengurus Setia Prabowo DKI yang telah di kukuhkan. agar segera melakukan sosialisasi secara massive hingga akar rumput untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam 1 Putaran.
Dalam wawancara terpisah Syafiq Faisal Seff selaku Sekterais Umum Pengurus Wilayah Setia Prabowo DKI, yang juga Caleg DPRD DKI dapil 1 Jakarata Pusat dengan no.urut 8 menyampaikan akan membentuk relawan sampai tingkatan TPS, guna mengawal dan menjaga perolehan suara pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabumi Raka dalam penghitungan di pemilu 2024 nanti.
Sudah 5 hari dilaksanakan Polling untuk menyaring siapakah TOKOH BETAWI YANG LAYAK MENJADI GUBERNUR dan mendapat respon positif dari masyarakat Betawi yang notabene adalah suku asli Jakarta.
Antusiasme masyarakat Betawi sangat tinggi dan menginginkan agar Putra Daerah menjadi pemimpin. Nama-nama yang sudah tidak asing lagi seperti KH. LUTFI HAKIM, MA (KETUA UMUM FBR), H. SAIFUL RAHMAT DASUKI (WAKIL MENTERI AGAMA), BAHRULLAH AKBAR, BIEM T. BENYAMIN, HASBIALLAH ILYAS, dan KETUA UMUM BAMUS SUKU BETAWI 1982 H. ZAENUDDIN MHSE masuk dalam kandidat Gubernur Jakarta.
Menurut Ketua Umum Solidaritas Anak Betawi (SABET), Farizs Rama Putra, tingginya antusiasme masyarakat Betawi harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat agar kepemimpinan Jakarta pasca tidak menjadi Ibukota harus menjadikan Putra Daerah asli Jakarta dalam hal ini suku Betawi sebagai pemimpin.
Seputargerakan-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah menetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
Menurut mat peci Kordinator GTA ( Gerakan Tanah Air ) apa yang di lakukan kpk ini bentuk sebuah pencitraan belaka. Kalau kpk benar-benar serius dalam menangani kasus korupsi seharusnya kasus harun masiku dan e ktp yg merugikan triliunan uang negara harusnya bisa terungkap,
Dalam kasus KTP Elektronik, ada puluhan nama yang disebut dalam dakwaan menerima uang. Kenapa tidak jadi terdakwa, ini yang menurut mat peci melihat bahwa kpk lemah dalam kasus tersebut
Mat peci juga mengatakan kalau tidak mau Dituding Politis dalam Penyidikan Kasus Kementan seharusnya KPK berani dan tegas dalam menangani kasus korupsi yang detik ini masih banyak triliun uang negara di rampok oleh para oknum oknum yg masih berkeliaran tanpa kpk berani menyentuh nya sama sekali
Bamus Suku Betawi 1982 mengancam akan gugat dan pidanakan PRJ Kemayoran. PRJ Kemayoran dinilai telah melecehkan Pergub No. 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi dan Pergub No. 11 Tahun 2017 tentang Ikon Betawi dimana Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus).
“Badan Musyawarah Betawi (Bamus) adalah organisasi induk masyarakat Betawi yang merupakan organisasi representatif yang ditunjuk sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pelestarian Kebudayaan Betawi yang ada di DKI Jakarta,” terang Ketua Ketua Bamus Suku Betawi 1982 Jakarta Pusat, Maulana SH di Jakarta,
Dengan dasar yang telah disebut di atas, jelas Maulana, maka segala bentuk kegiatan yang melibatkan unsur pelestarian kebudayaan Betawi yang diselenggarakan di DKI Jakarta diharuskan untuk melibatkan Bamus Betawi dalam Koordinasi dan Kerjasama pelaksanaannya.
“Kami sudah layangkan surat secara resmi, namun tidak mendapat tanggapan dan PRJ cenderung arogan. Kami anggap tidak ada itikad baik dari pihak penyelenggara PRJ khususnya yang mengurusi pengelolaan kuliner kerak telor atas permintaan yang kami ajukan,” cetus Maulana.
Maulana juga mensinyalir buruknya pengelolaan slot kuliner khas Betawi Kerak Telor di arena PRJ Kemayoran dan juga adanya kongkalingkong atau praktik monopoli usaha (pengelolaan kerak telor PRJ) antara pihak Kordinator Kerak Telor PRJ, perempuan berinisial Y dengan oknum PRJ berinisial H.
“Selain gugatan dalam bentuk Gugatan Hukum, jika nanti diperlukan kami akan menurunkan aksi demonstrasi massa menggeruduk PRJ Kemayoran,” pungkas Maulana.
Emak-emak berhijab itu mengobral rumah dengan harga murah meriah.
Hanya dengan bermodalkan bawa KTP, pembeli bisa memiliki sebuah rumah.
Tante Bestie juga menolak mentah-mentah adanya down payment (DP), yang biasanya harus dilakukan bila membeli sebuah rumah.
Namun, tak semua masyarakat yang dapat membeli rumah tersebut.
Tante Bestie memiliki target pembeli yang dijadikan prioritasnya.
Dalam video yang diunggahnya di TikToknya, Tante Bestie mengincar para pembeli dari kaum yang tersakiti hingga kaum marjinal.
“Janda, duda, jomblo, yang mereka tuh disakiti suaminya atau istrinya.”
Terus yang kedua, pada tukang parkir, tukang ojek, pedagang kaki lima. Bahkan, ada tukang jagung, ada pengamen bapak ibu ambil rumah. Tuna netra, bahkan ppsu yang nyapu di pinggir jalan,” katanya.
Bila tak percaya, Tante Bestie menyarankan masyarakat untuk datang langsung ke perumahan tersebut dan menanyakan langsung kepada penghuni baru.
“Bapak ibu bisa cek langsung ke lokasi, bener enggak KTP doang sama nafas ya Allah. Mereka juga enggak percaya, ya. Dan tidak ada DP itu yang bikin mereka terbantu banget,” tutupnya
SEPUTAR GERAKAN 